Medan, 22 Juni 2026. Pemerintah Kota Medan memberikan penjelasan terkait sorotan publik atas anggaran pengadaan air mineral senilai lebih dari Rp1,1 miliar dalam APBD Tahun Anggaran 2026. Angka tersebut sempat menjadi pembahasan di media sosial karena dinilai terlalu besar untuk kebutuhan air minum di lingkungan pemerintahan.
Kepala Bagian Umum Setda Kota Medan, Muhammad Ridho Siregar, menjelaskan bahwa nilai Rp1,1 miliar itu merupakan pagu anggaran, bukan jumlah belanja yang pasti dihabiskan. Artinya, dana tersebut hanya menjadi batas maksimal penggunaan selama satu tahun anggaran dan realisasinya tetap bergantung pada kebutuhan sebenarnya.
Menurut Ridho, anggaran tersebut juga tidak dialokasikan secara khusus untuk kebutuhan pribadi Wali Kota Medan. Ia menegaskan, pengadaan air mineral itu disiapkan untuk menunjang berbagai kegiatan resmi pemerintahan yang berada di bawah koordinasi Bagian Umum Setda Kota Medan.
Kebutuhan tersebut mencakup kegiatan rapat internal, penerimaan tamu, agenda kedinasan, kegiatan di luar kantor, hingga operasional di rumah dinas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan. Dengan begitu, penggunaan anggaran tidak hanya terpusat pada satu pejabat, melainkan untuk berbagai aktivitas pemerintahan selama setahun.
Pemkot Tegaskan Anggaran Belum Tentu Habis Terpakai
Ridho menyebut, publik perlu membedakan antara pagu anggaran dan realisasi belanja. Jika kebutuhan riil lebih kecil dari pagu yang tersedia, maka sisa anggaran tidak dapat digunakan sembarangan dan akan kembali ke kas daerah sesuai mekanisme yang berlaku.
Penjelasan ini disampaikan untuk meluruskan persepsi yang berkembang, terutama setelah muncul narasi bahwa anggaran tersebut seolah-olah hanya digunakan untuk konsumsi air mineral wali kota. Pemkot Medan menilai informasi seperti itu berpotensi menimbulkan kesalahpahaman jika tidak dilihat dalam konteks penganggaran pemerintah daerah.
Terbuka untuk Evaluasi dan Efisiensi
Meski memberikan klarifikasi, Pemkot Medan menyatakan tetap membuka ruang evaluasi terhadap belanja operasional. Ridho mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen melakukan efisiensi agar penggunaan anggaran lebih tepat sasaran dan tidak menimbulkan pemborosan.
Ia juga menjelaskan bahwa pos anggaran air mineral dipisahkan dari belanja makan dan minum karena mengikuti klasifikasi belanja dalam sistem penganggaran pemerintah. Pemisahan tersebut menjadi bagian dari tata kelola administrasi agar setiap penggunaan dana bisa dicatat dan dipertanggungjawabkan dengan jelas.
Pemkot Medan memastikan setiap penggunaan anggaran daerah tetap melalui proses pengawasan, verifikasi, dan pertanggungjawaban. Karena itu, masyarakat diminta menilai persoalan ini secara utuh, tidak hanya dari besaran angka yang tercantum dalam dokumen anggaran.
Sorotan terhadap anggaran air mineral ini menjadi pengingat bahwa transparansi belanja daerah tetap menjadi perhatian publik. Di sisi lain, pemerintah daerah dituntut lebih aktif menjelaskan setiap pos anggaran yang dianggap sensitif agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Baca Juga Berita : Pemko Medan Percepat Digitalisasi Arsip Lewat Aplikasi SRIKANDI
