Medan, 30 Agustus 2026. Pemerintah Kota Medan terus mendorong keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Penguatan pelayanan informasi tidak hanya dilakukan di lingkungan organisasi perangkat daerah, tetapi mulai diarahkan lebih luas hingga menyentuh sektor pendidikan.
Langkah tersebut salah satunya diwujudkan melalui kegiatan Coaching Clinic Pengelolaan Informasi Publik yang melibatkan Dinas Komunikasi dan Informatika bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan. Kegiatan yang berlangsung di Medan pada Jumat, 28 Agustus 2026 itu menjadi bagian dari persiapan penguatan pengelolaan informasi pada UPT SMP Negeri di Kota Medan.
Akses Informasi Publik Didorong Semakin Mudah
Ketua Tim Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan, Ariq Luthfi, menjelaskan bahwa keterbukaan informasi menjadi unsur penting dalam pelayanan pemerintahan. Masyarakat pada dasarnya memiliki hak untuk memperoleh informasi dari badan publik sepanjang informasi tersebut tidak termasuk kategori yang dikecualikan berdasarkan aturan yang berlaku.
Pelaksanaan keterbukaan informasi tersebut juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Regulasi itu menjadi salah satu dasar bagi badan publik untuk menyediakan informasi yang dapat diakses masyarakat sekaligus mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pemkot Medan menilai sektor pendidikan perlu mendapatkan perhatian dalam penerapan prinsip tersebut. Sekolah negeri merupakan badan publik yang berhubungan langsung dengan siswa, orang tua, dan masyarakat sehingga pelayanan informasi harus dikelola secara jelas dan profesional.
PPID Dipersiapkan di SMP Negeri Kota Medan
Salah satu agenda yang tengah dipersiapkan adalah pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID di UPT SMP Negeri se-Kota Medan. Keberadaan PPID di tingkat sekolah diharapkan membuat masyarakat lebih mudah memperoleh informasi pendidikan secara cepat, tepat, dan sesuai prosedur.
Pembentukan PPID juga dinilai dapat membantu sekolah mengatur berbagai jenis informasi yang dimiliki. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala, tersedia setiap saat, harus disampaikan segera, maupun informasi yang dikecualikan perlu dipisahkan dan dikelola sesuai ketentuan.
Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan pembekalan mengenai dasar hukum keterbukaan informasi, fungsi dan tugas PPID, pembagian kewenangan antara PPID Utama dan PPID Pelaksana, klasifikasi informasi hingga mekanisme pelayanan ketika masyarakat mengajukan permintaan informasi.
Pengelolaan Dokumen Digital Ikut Diperkuat
Penguatan keterbukaan informasi juga diarahkan pada pengelolaan dokumen secara digital. Para peserta memperoleh pendampingan mengenai pemutakhiran Daftar Informasi Publik atau DIP serta penggunaan portal PPID untuk mengelola dan mengunggah dokumen.
Kemampuan mengelola informasi secara digital menjadi semakin penting karena kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang praktis terus meningkat. Dengan sistem yang tertata, informasi dapat disediakan secara lebih cepat tanpa mengabaikan ketentuan mengenai perlindungan terhadap data atau dokumen tertentu.
Langkah Pemkot Medan tersebut diharapkan dapat membangun budaya keterbukaan mulai dari lingkungan sekolah hingga perangkat pemerintahan lainnya. Selain mempermudah akses masyarakat terhadap informasi, pengelolaan yang baik juga dapat mengurangi potensi munculnya sengketa informasi publik.
Melalui penguatan PPID dan peningkatan kemampuan pengelola informasi, Pemkot Medan ingin menjadikan transparansi sebagai bagian dari pelayanan sehari-hari. Pemerintahan yang terbuka diharapkan tidak hanya mempermudah masyarakat mendapatkan informasi, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan dan memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kota Medan.
Baca Juga Berita : Medan Mulai Uji Coba Bus Listrik BRT Mebidang pada 18 Agustus 2026
